Sudah Efektifkah Anggaran Belanja Daerah?? Jalan Rusak Parah

Listen to this article

TULANG BAWANG (DF) – Sering terjadi anggaran  yang sudah diterima kurang efektif penggunaanya karena kurangnya perencanaan dan sikap kurang bertanggung jawab aparat daerah, sehingga perlu kerja keras dari pemerintah daerah agar dana belanja daerah tidak sia-sia. Diperlukan kontrol yang ketat dari pemerintah pusat secara berkala.

• Gunakan sesuai untuk pos yang telah direncanakan berikut dengan jumlah dananya.
• Dalam realisasinya kadang terdapat perbedaan mencolok antara kebutuhan,pengeluaran, dan jumlah pendapatan daerah. Tentu saja hal ini membuat program pemerintah daerah menjadi terhambat dan pada akhirnya publik yang dirugikan.
• Tidak menggunakan dana belanja daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.
• Pemerintah daerah harus dapat meminimalisasi dana belanja daerah dan meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunya. Hal ini bertujuan agar pendapatan daerah yang meningkat dapat digunakan kembali untuk membangun daerah. Meminimalisasi disini bukan berarti mengurangi pembangunan dan pelayanan terhadap publik, namun digunakan seefektif mungkin dan memprioritaskan program yang mendesak.

Hal ini membuat Ketua  LSM GESIT Tulang bawang angkat bicara. Cerita yang terus berulang tentang jalan berlubang atau berlumpur serta rusaknya prasarana lain menjadi indikasi penyediaan infrastruktur bukan prioritas utama anggaran pemerintah daerah. Sebagian besar pengeluaran di daerah masih diutamakan untuk menutup biaya kegiatan rutin. Padahal anggaran untuk infrastruktur menjadi pendorong perekonomian daerah.

“Tak usah jauh-jauh melihat jalan buruk di kota menggala atau diujung perbatasan. Jalan rusak juga gampang ditemukan di pinggiran  kota menggala, misalnya diwilayah yang berbatasan dengan kota Menggala dan Menggala selatan. Lubang-lubang dijalan bisa mencerminkan tidak ada perhatian dari pemerintah daerah terhadap kondisi Jalan.” ungkapnya

Lanjut Ketua  LSM GESIT Tulang bawang Pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab dalam membangun dan memelihara infrastruktur. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap prasarana terlihat dari tidak proporsionalnya anggaran untuk infrastruktur.

“Selama ini, peran anggaran pemerintah daerah terbagi dalam belanja modal dan belanja rutin yang bersifat konsumtif. Belanja modal digunakan untuk membangun infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, dan pembangunan lainya. Sayangnya, belanja rutin/pegawai yang justru diperbesar. Padahal pengeluaran anggaran untuk pegawai tidak memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan perekonomian . Anggaran pengeluaran daerah seharusnya bisa lebih berkualitas. Belanja modal diperbesar dan pengeluaran untuk pegawai diusahakan lebih selektif dan efisien demi perkembangan daerah pada masa mendatang.” Tutupnya. (red)