Penjelasan Perubahan Perda No.16/2016 & RPIK Pringsewu Diparipurnakan

0
325
Listen to this article

PRINGSEWU – Rapat paripurna DPRD Pringsewu dengan agenda penyampaian penjelasan atas 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pringsewu atas 2 Ranperda tersebut, digelar di gedung DPRD Pringsewu, Senin (13/1/20).

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan perubahan Perda No.16 Tahun 2016 tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Permendagri No.11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta Kepmendagri No.100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan tata pemerintahan di bidang Kesbangpol.

“Selain perubahan teknis perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesbangpol, juga perlu adanya penyesuaian tipe OPD sesuai hasil pemetaan OPD oleh Kemendagri sesuai PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan merupakan tindak lanjut dari Permendagri No.99 Tahun 2018 dan Permen PAN-RB No.20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, sehingga perlu dibuat payung hukum yang jelas, agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya di kemudian hari,” ungkapnya.

Baca Juga Berita  Di Lampung Baru 637 Koperasi Memiliki Sertifikasi NIK

Lebih lanjut disampaikan Bupati Pringsewu, bahwa  penyesuaian tipe yang perlu dilakukan terdiri dari ; Dinas Sosial (A), Dinas P3AP2KB (A), Dinas Ketahanan Pangan (A), Dinas Lingkungan Hidup (B), Disdukcapil (A), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (B), Dinas Kominfo (A), Dinas Koperindag (A), Dinas PM-PTSP (B), Dinas Porapar (A), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (B), BKPSDM (B), dan Bapenda (A).Terkait Ranperda Tentang RPIK Pringsewu, Bupati Pringsewu menyambut baik diusulkannya Perda ini.

“Dilihat dari sudut pandang potensi daerah, Pringsewu memiliki alasan kuat untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur sektor industri ini,” jelasnya

Baca Juga Berita  DINAS PERHUBUNGAN TULANG BAWANG MENGUCAPKAN DIRGAHAYU KABUPATEN TULANG BAWANG YANG KE 22 TAHUN

Namun demikian, lanjut bupati, untuk kesempurnaan perlu diakomodir mengenai inventarisasi permasalahan faktual yang terjadi dan perlu diselesaikan, kemudian adanya perintah delegasi dari Pasal 10 dan 11 UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menyatakan bahwa setiap gubernur dan bupati atau walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi atau Kabupaten/Kota.

“Berdasarkan kajian kami, seluruh pengaturan yang tertuang di UU tersebut, telah diatur lebih lanjut dengan cukup lengkap dan detail dalam aturan perundang-undangan yang lebih rendah dari level PP sampai Peraturan Menteri. Dengan lengkapnya aturan perundangan-undangan tersebut, menjadikan daerah perlu mengatur hal-hal yang khusus sesuai kebutuhan sehingga perda yang dibentuk nantinya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan perindustrian di Kabupaten Pringsewu,” tegasnya (*/red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here