TULANG BAWANG – Apresiasi positif diberikan Bupati Tulang Bawang Hj Winarti SE MH kepada Bapak Ansari, S. H., M. Hum selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang bawang. saat memberikan sambutan di acara Pisah Sambut Kepala Kejari Tulang Bawang di Gedung Serba Guna (GSG) Menggala, Rabu (22/01/2020).
Bupati Winarti dalam sambutannya mengucapkan Terimakasih kepada pak Ansari Selama menjadi Kepala Kejari Tulang Bawang, Bapak Ansari, S. H., M. Hum, sangat berperan aktif dalam pembangunan di Tulang Bawang. Selaku salah satu Forkopimda Kabupaten Tulanng Bawang , sistem koordinasi di antara kami juga berjalan sangat baik.
“Banyak kesan yang bapak berikan di Tulang Bawang, dibanyak acara seperti safari ramadhan bapak datang duluan, perbaikan pelataran islamic center menggala salah satunya ide gagasan beliau. Terimakasih kami ucapkan atas pengabdian bapak di Kabupaten Tulang bawang,” ucap Winarti
Bupati Tulang Bawang Hj Winarti SE MH juga berharap agar Kepala Kejari Tulang Bawang yang baru, Ibu Dyah Ambarwati SH MH, dapat segera beradaptasi dan turut menjalin kebersamaan serta koordinasi yang baik demi suksesnya pembangunan di Tulang Bawang.
“Kepada bu Dyah Selamat datang di Kabupaten Tulangbawang, selamat bertugas. Ibu adalah kajari pertama perempuan, saya senang mendapat teman Sama-sama perempuan, semoga kita dapet bekerjasama dengan baik membangun Tulangbawang,” imbuhnya
Ditambahkannya, bahwa kerjasama dan koordinasi yang telah terbangun selama ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Dengan jalinan itulah, kita dapat bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dengan baik.
“Karena pembangunan di Tulang Bawang kita ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam kolaborasi pentahelix. Saya sangat yakin bahwa kehadiran Ibu Dyah Ambarwati SH MH di Tulang Bawang dapat semakin menegakkan Hukum di Tulang Bawang, sehingga Tulang Bawang dapat bebas dari tindak pidana kriminal dan korupsi,” tegasnya.
Semua itu dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang optimal, sehingga apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik sekaligus menciptakan tertib hukum dan penegakan hukum dapat terwujudkan.(sdi/red)