Bantuan Sembako Siap di Kawal LSM GMBI Way Kanan

0
473
Listen to this article

WAY KANAN – Polemik penyaluran program Bantuan sembako memasuki tahun 2020 kembali mencuat. Padahal sejumlah pihak menilai jika BPNT lebih efektif dan manusiawi, seperti jauh hari pernah diungkapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial ( Kemensos) Andi Dulung 2019 silam. Menurutnya, kehadiran BPNT membuat penerima bansos memiliki hak dan kebebasan memilih kebutuhan melalui bantuan yang diberikan.

Perkembangannya saat ini, Sebagai bentuk pengembangan program bantuan sosial pangan, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai awal 2020 mengubah Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) ditransformasikan menjadi program Sembako. Transformasi menjadi program Sembako dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan transformasi tersebut diharapkan prinsip 6T dapat lebih tercapai, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Baca Juga Berita  Jika sistem pengendalian intern lemah, akan banyak ditemukan kasus penggelapan akan aset daerah

Sementara dari unsur elemen masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Way Kanan menilai jika dalam program sebelumnya (Raskin, Rastra –red) banyak gejolak dilapangan karena beras yang diterima masyarakat kualitasnya kurang baik. “Jika rakyat diberi beras buruk, pasti menjerit. sebagai kebutuhan pokok, beras ke masyarakat harus dengan kualitas baik,” ujar Subeki Angga Saputra, Sabtu (15/8), selaku Ketua DPD LSM GMBI Way Kanan ini.

“Tapi jika bantuan sembako kondusif, maksudnya jika penyalur (supplier-red) program lebih kompetitif dengan menawarkan produk atau komoditinya, dan masyarakat penerima tidak komplain maka harus kita jaga situasi kondusif bersama,” sergah Subeki.

Lebih jauh menurut Subeki, pihaknya justru masuk ke persoalan yang lebih subtansial, yaitu adanya saldo 0 (kosong) di KPM yang ada di Way Kanan.

“Saldo kosong itu persoalan utama, bagaimana tidak, masyarakat jadi terhambat bantuannya, ini ulah siapa, jelas ini ulah dari atas entah itu kementrian selaku pemilik program atau pihak perbank-an yang nota-bene berwenang mengucurkan anggaran sembako itu,” tandas Subeki.

Baca Juga Berita  Awal Capim KPK Ike Edwin dan Wiliyus Prayietno Lolos Seleksi

Terjadinya saldo kosong itu menurut Subeki jelas menghambat hak masyarakat, “Fokus semua pihak harusnya ke persoalan itu, karena sebagai sebuah kasus ketika program sudah diluncurkan otomatis penganggaran juga sudah dipersiapkan dan stand-bay, lha ini kok bias kosong,” geramnya.

LSM GMBI akan melakukan investigasi, karena menurut Subeki, semua pihak punya tanggung-jawab bersama, terutama wakil rakyat dalam hal ini DRPD Way Kanan.

“Ada satgas-sus yang punya kewenangan besar dalam pengawasan dan monitoring, ada apparat penegak hukum baik kepolisian atau kejaksaan, saya himbau untuk bersama-sama mengusut tuntas kasus saldo kosong yang terjadi di Way Kanan,” pungkas Subeki. (rls/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here