Sandar Tongkang PT BTI Way Dente Tak Kantongi Izin Diduga Rugikan Negara

0
277
Listen to this article

TULANG BAWANG – Kapal tongkang milik PT Pasifik diduga tidak memiliki izin sandar dikarenakan tidak memiliki izin terminal khusus (tersus), kapal tersebut dipesan oleh PT Bona Tunas Indo (BTI) untuk mengangkut pasir melalui perairan yang berada di wilayah Way Dente Kabupaten Tulang bawang, Kamis (14/01/2021).

Saat ditemui, perwakilan PT Pasifik Hanafi mengatakan, “ia benar kapal ini dipesan oleh PT Bona Tunas Indo yang mana harus beroperasi hanya dua hari tetapi ini sudah masuk ke 10 hari beroperasi. Kapal ini hitungan too moride dalam sehari sebesar Rp.15 juta. Namun jika dalam kurun waktu tiga hari tidak selesai maka terkena denda perhari Rp 15 juta,” ungkapnya saat ditemui di lokasi tongkang bersandar beberapa waktu lalu.

Baca Juga Berita  Lagi Wartawan DiLecehkan Oleh Protokol dan Ajudan Bupati.

Sementara, untuk pembinaan kapal sandar berada di Syah Bandar bila kapal itu berada di atas wilayah GT7. Mengenai izin sandar itu adalah Kementerian Perhubungan pusat yang di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 20 Tahun 2017 tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

Disisi lain, Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulangbawang ditanyai tentang merugikan pendapatan daerah karena sandar kapal itu memiliki retribusi PAD ke daerah.

Pihak Bapenda melalui Kabid penetapan dan penagihan Megan Jaran Damiri saat dikonfimasi mengenai hal pajak mengatakan, “Bahwa atas nama PT Bona Tunas Indo saat ini hanya membayar pajak hasil produksi usaha saja sementara mengenai sandar kapal saya tidak tahu,” ungkap Megan.

Baca Juga Berita  Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi Bertindak Sebagai Pembina Upacara Bulanan

Ketika di tanya masalah tersus tentang sandar tongkang tersebut pihak Bapenda Tuba melemparkan permasalahan itu ke Dinas Perhubungan Tulangbawang sebagai dinas terkait.

“Terkait tersus sandar tongkang tersebut bukan kewenangan saya, kalo masalah ia memiliki dermaga sendiri atau tidak itu bukan kepada wewenang kami, yang dilaporkan kepada kami hanya hasil produksinya saja karena itulah yang dikenakan pajak,” terangnya

Secara administrasi izin usaha mereka lengkap dan sudah kami terima. Masalah sandar itu diluar izin usaha melainkan Izin Usaha Pertambangan.(sdi/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here