Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Kasus Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi

0
344
Listen to this article

JAKARTA  – Sejalan  dengan  kemajuan  perkembangan zaman pelaku Tindak Pidana  Korupsi tidak  lagi  melakukan perbuatannya dengan cara  yang konvensional dan sederhana, tetapi saat ini  sudah menggunakan cara yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi.

Saat ini pelaku Tindak Pidana korupsi sudah berasal dari berbagai kalangan baik pegawai negeri   maupun  swasta,  terkait  dengan  pelaku kejahatan  ini  muncul  pula  modus  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan melakukan Pungutan Liar (Pungli) pada pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

Dalam  memaknai  bahwa  terhadap  perbuatan  Korupsi  dengan  modus melakukan  perbuatan  Pungutan  Liar  (Pungli)  yang  dilakukan  oleh  oknum Pegawai   Negeri   maupun   Swasta  penulis  juga  berpijak  pada  pentingnya  melakukan  terobosan hukum dimasa  yang akan datang tentang  bagaimana  menjatuhkan pidana yang  lebih berat kepada pelaku Tindak Pidana utamanya pelaku perbuatan Pungutan Liar (Pungli).

Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  didalam  ketentuan  Pasal  12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak   Pidana   Korupsi   sebagaimana   telah   diubah   dan   ditambah   dalam UU  RI  Nomor  20  Tahun  2001,  sanksi  pidana  yang  dimuat adalah pidana penjara, dan denda. Jika dihubungkan dengan perbuatan oknum Pegawai  Negeri  yang  melakukan  perbuatan Pungutan  Liar  dengan  sanksi  yang  dimuat  dalam  ketentuan  Pasal  12 huruf  e Undang – undang  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dimaksud,  sekilas tampak bahwa penjatuhan pidana penjara dan denda saja kepada pelaku tidak dirasakan adil dari sisi masyarakat sebagai korban dari adanya Pungutan Liar (Pungli).

Baca Juga Berita  Siaga Bencana, Polres Lampung Utara Dirikan Posko

Terhadap   pelaku   Tindak   Pidana   Korupsi   dengan   modus   melakuan Pungutan   Liar   (Pungli)   saat   dilakukan   upaya   penegakan   hukumnya   dengan menerapkan  ketentuan  Pasal  12  huruf  e  UU  RI  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001,  namun dalam praktiknya    dipersidangan   nanti  Penuntut    Umum   akan mengalami    kesulitan    dalam  membuktikan adanya unsur “Memaksa” yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam  UU RI Nomor 20  Tahun  2001  bertujuan  pula  untuk  menimbulkan  efek  jera  kepada  pelaku (represif)  dan  mencegah  timbulnya  pelaku- pelaku  tindak  pidana  lainnya dengan  modus  yang  sama  (preventif).  Penerapan  pasal  ini  berimplikasi  pada dituntutkannya pidana tambahan  berupa  membebankan kepada pelaku tindak pidana  untuk  membayar  uang  penganti   yang   besarnya  dapat  ditentukan sebesar  atau  sejumlah  uang  yang  telah  dipungutnya  secara  melawan  hukum dari masyarakat.

Upaya  pemberatan  hukuman  dengan  membebankan  kewajiban  untuk membayar  uang  pengganti  kepada  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) yang besarnya sejumlah uang yang dipungutnya    secara    melawan    hukum    dari    masyarakat,    selain    dapatmenimbulkan  efek  jera  karena  adanya  pemberatan  pidana  yang  dijatuhkan sejalan dengan konsep “Memiskinkan koruptor”

Saksi selaku pemberi uang dalam kasus Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara hukum tidak dapat ditetapkan menjadi Tersangka memberi suap atau hadiah, karena Saksi selaku pihak yang memberikan uang kepada Tersangka (pelaku pungli) sama sekali tidak punya inisiatif atau niat jahat (mens rea) melainkan karena terpaksa, dimana Tersangka pelaku pungli berada dalam posisi lebih dominan dengan menggunakan kedudukan atau kekuasaan yang ada padanya.

Baca Juga Berita  Warga Kampung Sidoharjo Serahkan Senpi Rakitan Ke Polsek Penawartama

Dalam persidangan Penuntut Umum sering kali tidak mampu membuktikan unsur “memaksa” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 huruf (e) tersebut, sehingga dalam surat tuntutannya Penuntut Umum menjerat Tersangka/Terdakwa dengan menggunakan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal kedua tindak pidana tersebut merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Penulis : Juli Antoro Hutapea/ Prayoga (red)

Peraturan Perundang-undangan :

  1. Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. UU. RI Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. UU. RI Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  PidanaKorupsi  jo.  UU.  RI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU. RI   Nomor   31   Tahun   1999   tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana Korupsi.
  4. Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  PER-  039/A/JA/10 2010  tentang  Tata  Kelola  Administrasi  dan  Teknis  Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here