Wow Untuk Ke 7 Kalinya Kabupaten Tulang Bawang Meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

0
263
Listen to this article

TULANG BAWANG – Untuk ke 7 kalinya secara berturut-turut pemerintah Kabupaten Tulang bawang meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penyerahan penghargaan Opini WTP diserahkan secara langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Bupati Tulangbawang Winarti, di kantor BPK RI perwakilan Provinsi Lampung. Kamis (29/04/21)

Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Lampung Andri Yohana mengungkapkan, penyerahan penghargaan opini WTP ke 7 kali berturut-turut ini dari Pemerintah Pusat, terkait laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

“Terima kasih kepada Bupati Tulangbawang dan jajarannya atas kerja sama yang sudah mendukung kami pada saat pelaksanaan pemeriksaan, dengan ini BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang. Semoga ini menjadi momentum untuk lebih mendorong kerjanya, akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Baca Juga Berita  Ternyata Sebanyak 1662 SK Honorer: 100% Diakui Pemkab Tulang Bawang

Hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Sopi’i dalam acara tersebut mengatakan, terkait laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tulangbawang selanjutnya akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku

“Tentunya DPRD selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan akan terus mendorong dan mengawal proses tindak lanjut yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang ini. Apakah itu bersifat saran, opini, maupun yang sifatnya pengembalian,” ucapnya

Senada dengan Sopi’i Bupati Tulangbawang Winarti juga menyampaikan, rasa terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI perwakilan Provinsi Lampung atas diserahkan opini wajar tanpa pengecualian yang sudah diberikan kepada Kabupaten Tulangbawang, yang mana BPK RI perwakilan Provinsi Lampung sudah melakukan audit selama 60 hari lamanya di Pemerintah Kabupaten Tulangbawang.

Baca Juga Berita  Begini Terang Budi Yunizar Atas Dugaan Terhadap MSH

“Saya sangat yakin BPK memiliki standar yang digunakan secara tetap dalam undang-undang keuangan negara yang disebut SPKN (Standard Pemeriksaan Keuangan Negara), harapan saya sangat besar, untuk membangun infrastruktur di Tulangbawang, saya berharap BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk senantiasa memberikan bimbingan dan arahan,”tutur Winarti

“Kedepan kita semua berharap manajemen pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tulangbawang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan akan semakin baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika kewajaran,”tutupnya.(sdi/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here