Belanja Pos Iklan Diduga Tidak Sesuai Dengan Undang – Undang

0
209
Listen to this article

Tulang Bawang – Terkait pajak belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan tahun 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang dipertanyakan.

Pasalnya diduga Diskominfo Kabupaten Tulangbawang tidak memahami akan adanya surat edaran Dirjen pajak nomor SE-29/PJ.5/1989 tentang pajak periklanan.

Diterangkan bahwa saat terjadi pemuatan iklan layanan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan umum, maka iklan dalam media tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPn), namun hanya dikenakan tarif PPh atas iklan sebesar 2 persen dari nilai bruto yang dibayarkan.

Selain itu, didalam Pasal 1 PMK 141/2015 menyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang PPh, dipotong 2 persen bruto tidak termasuk PPn.

Jasa iklan menurut undang-undang PPn terbagi menjadi dua, yaitu bersifat iklan e-komersial (bersifat iklan) yang dikenakan PPn dan jasa periklanan yang bersifat iklan sosial seperti pelayanan masyarakat umum atau pemerintah yang mana tidak dikenakan PPn.

Baca Juga Berita  Musrenbang Perdana, Pemkab Lamsel Kucurkan Rp.35 Miliar untuk Kecamatan Penangahan

Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 4A ayat 3 Huruf i undang-undang PPn dan Peraturan menteri keuangan nomor 155 tahun 2012, tentang layanan masyarakat diartikan sebagai iklan yang memiliki pesan sosial atau tujuan tertentu dari lembaga pemerintah untuk menginformasikan satu hal pada masyarakat. iklan atau tayangan tersebut tidak dikenakan PPn

Sementara, saat dikonfirmasi via telepon Plt. Kabid Pengelola Media Informasi, Sambas Ardana mengatakan, dirinya enggan untuk menanggapi terkait hal tersebut (Pajak) karena perlu dipelajari terlebih dahulu.

“Takutnya saya salah bicara malah jadi masalah, apalagi saya tidak dapat berkonsentrasi karena sedang dalam mengemudikan kendaraan. Kalau ngak gini aja coba konfirmasi ke Wandi,” jelasnya saat dihubungi via telpon, Selasa (2/1/2023).

Baca Juga Berita  Anna Morinda Mundur dari Jabatan Pimpinan Wakil Ketua DPRD Metro Lampung

Lebih lanjut, Kasi Kemitraan Media Informasi, Suwandi menuturkan, kalo untuk bersifat iklan, galeri foto atau bersifat yang lain. Belum bisa saya jawab dengan pasti karena perlu dibaca ulang itu sifatnya kemana.

“Yang jelas saya sebagai PPTK, bila kalian menanyakan tentang pajak kami sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tulang Bawang. Pajaknya sekian persen itu kami hanya mengikuti yang memotong itu BPKAD langsung,” terangnya.

Lebih lanjut, Wandi menerangkan bahwa pemotongan pajak publikasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang sebesar 12,5 persen.

“Kami hanya pengajukan sekian persen didalam data pencairan dan kami juga tidak pernah menampung jumlah pajak yang ada, pemotongan pajak 12,5 persen tersebut bukan hanya tahun 2023 namun sudah dari tahun-tahun sebelumnya,” tutur Wandi. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here